Surat Terbuka JKN untuk Presiden Prabowo: Hasil Bumi Melimpah, Mengapa Rakyat Kecil Kian Susah Uang?
Saumlaki,Jurnaliskepulauannews.com/ Gelombang keluhan masyarakat kelas bawah terkait kondisi ekonomi nasional kian hari kian nyaring terdengar, tidak terkecuali di wilayah beranda depan NKRI seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Melalui mimbar pers, sebuah desakan berupa pertanyaan kritis dilayangkan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, mengenai arah kebijakan tata kelola keuangan negara saat ini.
Masyarakat mempertanyakan kontradiksi nyata yang terjadi di lapangan. Di satu sisi, harga berbagai kebutuhan pokok (barang) terus merangkak naik secara signifikan di pasar-pasar tradisional. Namun di sisi lain, daya beli masyarakat justru menurun drastis karena sirkulasi uang di tingkat bawah terasa sangat seret, macet, dan sulit didapatkan oleh rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada sektor informal.
Kondisi ekonomi ini memicu pertanyaan mendasar dari publik: “Di kemanakan uang negara Indonesia?”
Ketimpangan sosial ini terasa kian menyengat ketika masyarakat membandingkannya dengan kehidupan para pejabat publik. Di saat para elite birokrasi dan pejabat negara dapat duduk manis di ruang ber-AC sambil menikmati tunjangan rutin puluhan juta rupiah setiap bulan, jutaan rakyat di akar rumput justru harus memeras keringat lebih keras hanya untuk sekadar bertahan hidup di tengah himpitan inflasi.
Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya. Hasil bumi dan kekayaan alam hayati maupun non-hayati, mulai dari sektor pertanian, kelautan, hingga tambang gas dan mineral, terhampar melimpah di sepanjang sabuk Nusantara. Kekayaan alam yang melimpah-ruah ini dirasa belum mampu dikonversi secara adil untuk kesejahteraan rakyat banyak, sehingga memicu kerinduan akan era di mana stabilitas harga dan kemudahan mencari nafkah tidak sesulit hari ini.
Melalui tulisan ini, Jurnal Kepulauan News menyuarakan jeritan hati masyarakat Tanimbar dan rakyat Indonesia pada umumnya. Publik berharap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat segera mengevaluasi kebijakan moneter, memberantas ketimpangan distribusi anggaran, serta menindak tegas segala bentuk kebocoran uang negara demi mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat kecil.
( JKN. O.B )
